Mendagri: Perpustakaan Harus Ditingkatkan Pelayanan Hingga Pelosok Desa

Kepala Perpustakaan UMSU, Muhammad Arifin, MPd mendapat undangan resmi untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan 2019 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta Selatan, 13-15 Maret 2019. Dari Sumatera Utara ada 6 perguruan tinggi yang diundang, tampak hadir Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Provsu, Ferlin H Nainggolan, SH, bersama staf, kepala perpustakaan kabupaten/kota se Sumut.

Pembukaan Rakor dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo didampingi Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando. Mendagri mengatakan, tahun ini dicanangkan tahun peningkatan sumber daya manusia (SDM). Maka, peningkatan perpustakaan sangat penting karena perpustakaan mem­bangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). Perpustakaan hendaknya dibuka sampai dengan desa-desa di pelosok.

“Ada tiga peran perpustakaan. Pertama, upaya mewujudkan ekosis­tem masyarakat yang berpengatuhuan. Kedua, penguatan literasi masyarakat melalui transformasi layanan perpus­takaan berbasis inklusi sosial dan hak masyarakat untuk mendapat­kan layanan perpustakaan dijamin UU No 43/2007,” katanya saat menjadi pem­bicara kunci Rapat Koordinasi Na­sional (Rakornas) Perpustakaan 2019 dengan tema “Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” di Jakarta, Kamis (14/3).

Dijelaskannya, pentingnya perha­tian terhadap perpustakaan didasari masih belum optimalnya berdiri kelembagaan perpustakaan. Di tingkat desa, dari total 82.505 desa/kelurahan di Indonesia baru 33.929 desa/kelurahan memiliki perpustakaan atau 41,12 persen. “Struktur kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan belum memiliki payung hukum yang jelas,” katanya.

Di tingkat kecamatan, dari 7.094 kecamatan, hanya 1.685 perpustakaan kecamatan atau baru 23,75 persen kecamatan memiliki perpustakaan. Bahkan, masih ada 32 kabupaten/kota atau sekitar 6,26 persen yang belum membentuk kelembagaan perpus­takaan.

Data lain, ada 449 dinas perpus­takaan kabupaten/kota yang digabung dengan unit kearsipan, dan 33 dinas perpustakaan kabupaten/kota berdiri sendiri. Ada 482 kabupaten/kota atau sekitar 93,74 persen yang sudah membentuk perpustakaan dengan tipologi A sebanyak 70 dinas, tipologi B sebanyak 179 dinas, dan  tipologi C 227 dinas.

Melihat kondisi ini, Mendagri memerintahkan agar Sekjen Mendagri dan pejabat lainnya untuk membantu agar perpustakaan berdiri sekecil apapun di desa-desa. Dia pun meminta kepala daerah membentuk dinas perpustakaan bagi daerah yang belum membentuk­nya. Memperkuat struktur kelembagaan dan tata laksana perpus­takaan, dan mendorong penyeleng­garaan perpustakaan umum berjalan dengan baik.

Mendagri menyarankan agar dila­ku­kan optimalisasi pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) pada e-KTP sebagai kartu anggota perpustakaan di seluruh Indonesia. “Saya meminta agar kepala daerah berkoordinasi dengan DPRD untuk membentuk payung hukum, membi­carakan anggaran agar perpustakaan menjadi napas baru bagi tata kelola pemerintahan,” katanya.

Dia juga mengkritik rendahnya minat baca di Indonesia yang berban­ding terbalik dengan jumlah penduduk yang memiliki peralatan komunikasi. Ada sekitar 263 juta jiwa penduduk Indonesia dengan jumlah ponsel mencapai 400 juta lebih. Sebenarnya, bila dimanfaatkan dengan baik, terjadi peningkatan minat baca di media sosial, tetapi yang terjadi malah membaca berita-berita hoaks.

Tingkat baca naik

Kepala Perpusnas RI, Syarif Bando, mengatakan kegemaran membaca masyarakat Indonesia tinggi pada 2014 menempati urutan 60 dari 61. Namun, berdasarkan hasil survei World Culture Index Scope 2018, kegemaran membaca masyarakat Indonesia me­ning­kat signifikan. Indonesia menem­pati urutan ke-17 dari 30 negara.

Dalam hal membaca, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 6 jam/minggu, mengalahkan Argentina, Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Italia, Mexico, Inggris, Brazil, Taiwan, Jepang dengan masing-masing 3 jam per minggu.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Desa, Pem­bangun­an Daerah Terting­gal dan Trans­mi­grasi, Anwar Sa­nusi, mengatakan peng­gunaan dana desa untuk literasi se­suai dengan Per­men­des No 16/2018 tentang Prio­ritas Penggunaan Dana Desa dengan kegiatan penga­daan, pem­­ba­ngu­nan, pengem­bang­an dan pemeliha­raan sarana prasa­rana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyara­kat, buku dan pera­latan belajar PA­UD, pembangunan perpustakaan desa, pembelian buku/bahan bacaan.

Mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak usia wajib belajar, seperti: perpustakaan desa dan buku bacaan, serta mendukung pelatihan ketrampilan bagi calon buruh migran.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai perpustakaan desa yang dilengkapi laptop, komputer desktop dan jaringan internet. “Perpustakaan desa dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga desa yang akan menjadi buruh migran,” ujarnya.

“Keberadaan komputer di perpus­takaan Desa ini terbuka untuk diman­faatkan anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah,” tambahnya.

Ditambahkannya, penggunaan dana desa dan jumlah desa yang membangun taman bacaan masyarakat terus meningkat setiap tahun. Pada 2018 sebanyak 791 desa menggunakan dana desa untuk taman bacaan masyarakat.

Kadis Perpustakaan dan Arsip Sumut, Ferlin H Nainggolan didam­pingi Plt Kabid Pembinaan, Erikson Pakpahan, mengatakan, perpustakaan harus didorong kepada sebuah visi.

Dengan perpustakaan, akan ber­kem­bang orang-orang yang mengerti tentang pengembangan ekonomi kerakyatan di desa-desa, karena de­ngan membaca buku akan menum­buhkembangkan sektor-sektor eko­nomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *